Selain itu, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar diminta melakukan kajian terkait kebutuhan operasional, standar layanan, sarana dan prasarana, rasio pengasuh anak, hingga proyeksi kebutuhan anggaran jangka panjang.
Sekda juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji kemungkinan penempatan SDM melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) guna mendukung operasional program tersebut.
Menurut Andi Zulkifly, tahap awal pelaksanaan harus difokuskan pada pemenuhan standar dasar pelayanan sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.
“Yang paling penting sekarang adalah memperkuat basic-nya dulu, mulai dari sarana prasarana, standar keamanan, rasio pengasuh, hingga sistem pengawasan. Jangan sampai program dibuka sebelum standar minimalnya terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dan dukungan penganggaran sebagai fondasi keberlanjutan program di masa mendatang.
Pemkot Makassar menargetkan Tamasya Mulia mulai beroperasi pada Juni 2026 dan direncanakan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) mendatang. (*)
