SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Dinas Pertanahan Kota Makassar mengambil peran penting dalam memperkuat aspek legalitas dan administrasi lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate.
Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan, Dinas Pertanahan terlibat dalam percepatan penyediaan lahan sekaligus memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Menurut Munafri, percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong sangat penting karena kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu titik kemacetan (bottleneck) yang cukup serius di Kota Makassar.
“Proses pembangunan jembatan ini akan berdampak sangat baik bagi masyarakat karena menjadi solusi terhadap persoalan bottleneck yang terjadi di kawasan Barombong,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mekanisme kelanjutan pembangunan jembatan, termasuk penguatan administrasi dan akuntabilitas untuk proses redesain proyek.
