Ia menekankan, seluruh program prioritas pemerintah daerah harus dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan, termasuk hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, hingga program prioritas kepala daerah.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut wajib masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar sinkronisasi antara program dan penganggaran dapat berjalan maksimal.
“Semua usulan, baik hasil Musrenbang, pokir DPRD, maupun program prioritas daerah harus sudah masuk dalam SIPD agar sinkronisasi program dan penganggaran bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Selain itu, Andi Zulkifly meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan kemampuan pendapatan daerah dapat mendukung kebutuhan belanja yang telah dirancang dalam RKPD 2027.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mencermati kondisi fiskal daerah secara menyeluruh agar struktur anggaran tetap sehat dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh komponen anggaran, termasuk hibah, proyeksi pendapatan, hingga program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
