“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan, baik data, aturan, maupun administrasi yang dibutuhkan pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Munafri.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kembar Barombong menjadi salah satu proyek strategis yang sangat penting bagi Kota Makassar karena berfungsi sebagai jalur penghubung lintas wilayah dan daerah penyangga.
Selama ini kawasan Barombong dikenal sebagai salah satu titik kemacetan atau bottleneck yang cukup parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari saat aktivitas masyarakat meningkat.
Munafri menilai keberadaan jembatan baru nantinya akan memberikan dampak besar terhadap kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Makassar dan sekitarnya.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan proses pembebasan lahan dapat diselesaikan pada Juni 2026 agar pembangunan fisik jembatan segera memasuki tahap konstruksi.
Appi, sapaan akrab Munafri, memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan akan berada dalam kondisi clear and clean sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Dalam skema pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel.
