“Setelah pertemuan ini, saya harap instansi teknis bisa duduk bersama. Kita ingin percepatan pembangunan Jembatan Barombong agar mampu mengurai kemacetan. Ini adalah komitmen dan tekad kami,” tutup Munafri.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan pihaknya hadir untuk membahas mekanisme kelanjutan pembangunan jembatan, termasuk penguatan administrasi dan akuntabilitas dalam proses redesain proyek.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Dinas Bina Marga Sulsel telah mengajukan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian awal penyusunan Detail Engineering Design (DED). Namun mekanisme tersebut dinilai belum memungkinkan untuk dilaksanakan.
Karena itu, hasil pembahasan internal menghasilkan dua opsi solusi, salah satunya melalui Surat Pernyataan Penguasaan/Jaminan Menguasai (SPJM) dari kepala daerah sebagai bentuk penguatan legalitas bagi pemerintah provinsi untuk melanjutkan proses redesain pembangunan jembatan.
“Dari hasil rapat internal, kami memberikan dua opsi, salah satunya melalui SPJM dari kepala daerah selaku Wali Kota. Ini menjadi penguatan akuntabilitas bagi kami untuk melaksanakan redesain yang insyaallah akan kami lanjutkan pada tahun 2027,” ujar Andi Ihsan.
