SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular melalui integrasi pengolahan sampah organik dengan program urban farming.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Dekranasda Makassar, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut membahas strategi pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik untuk mendukung pengembangan kawasan urban farming yang saat ini terus berkembang di berbagai wilayah Kota Makassar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Aulia Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Aswin Harun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Fadli, serta anggota Dewan Lingkungan Hidup Marini Ambo Wellang dan Ardiansyah.
Dalam arahannya, Melinda Aksa menegaskan bahwa sampah organik harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi, bukan sekadar limbah yang harus dibuang.
Menurutnya, pengembangan urban farming perlu terintegrasi dengan pengolahan kompos dan budidaya maggot sehingga tercipta sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kita ingin sampah organik tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Urban farming harus terhubung dengan pengolahan kompos dan maggot agar tercipta siklus berkelanjutan yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Melinda menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang produktif dan bernilai ekonomi. Setiap wilayah juga didorong untuk mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi lokal agar hasil yang diperoleh lebih optimal.
Untuk memperkuat implementasi program, Dewan Lingkungan Hidup Makassar mengusulkan kehadiran penyuluh urban farming di setiap kecamatan. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya tanaman, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan hasil panen secara maksimal.
Tak hanya itu, Dewan Lingkungan Hidup juga menggagas penyelenggaraan kegiatan Market Day yang melibatkan OPD dan kecamatan sebagai wadah promosi serta pemasaran hasil urban farming masyarakat.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Fadli, menjelaskan bahwa arah kebijakan Wali Kota Makassar saat ini berfokus pada integrasi urban farming, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Menurutnya, kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dapat dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan kawasan urban farming yang terus berkembang.
“Hasil kompos yang diproduksi masyarakat dapat dimanfaatkan kembali untuk urban farming. Bahkan ke depan berpotensi terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya volume sampah organik di Kota Makassar merupakan potensi besar yang dapat mendukung pengembangan pertanian perkotaan apabila dikelola secara terintegrasi dan berbasis potensi wilayah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 15 lokasi urban farming aktif yang tersebar di Kota Makassar. Namun, beberapa lokasi masih membutuhkan dukungan sarana pengolahan sampah organik seperti rumah kompos dan fasilitas budidaya maggot.
Pihaknya juga terus mendorong kelompok tani untuk mengembangkan komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan yang tersedia agar produktivitas serta nilai ekonomi hasil panen semakin meningkat.
Menutup rapat tersebut, Melinda Aksa berharap kolaborasi lintas sektor yang sedang dibangun dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar. Dengan demikian, pengurangan sampah organik, peningkatan produksi pangan lokal, dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara beriringan dalam satu sistem yang berkelanjutan.
“Harapan kami, model kolaborasi ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga pengelolaan sampah, urban farming, dan ketahanan pangan dapat berjalan dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Melinda. (*)
