SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai menyiapkan terobosan baru dalam penataan sistem perparkiran melalui pembangunan gedung parkir modern berbasis digital di sejumlah kawasan strategis. Langkah ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi parkir liar, praktik pungutan liar (pungli), serta kemacetan yang dipicu penggunaan badan jalan sebagai area parkir.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta Perumda Parkir Makassar Raya segera menyiapkan kawasan percontohan (pilot project) penataan parkir yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
Munafri mengatakan, persoalan parkir di Kota Makassar sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menekan praktik parkir liar dan mengurangi kemacetan.
“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar sangat banyak. Kita ingin menghadirkan solusi dengan menyiapkan satu lokasi sebagai percontohan penataan parkir melalui konsep building parking,” ujarnya.
Kawasan pusat aktivitas masyarakat seperti Boulevard dan Pengayoman disebut menjadi lokasi potensial untuk penerapan gedung parkir bertingkat yang didukung sistem digitalisasi. Selain itu, Pemkot Makassar juga mulai mengkaji sejumlah lahan kosong strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah ruas Jalan Metro Tanjung Bunga, khususnya di sekitar Trans Studio Mall Makassar dan Phinisi Point. Selama ini, kawasan tersebut kerap dikeluhkan pengguna jalan akibat tingginya volume kendaraan, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, serta keberadaan juru parkir liar yang menyebabkan penyempitan ruas jalan.
Munafri meminta Perumda Parkir menjajaki peluang kerja sama maupun penyewaan lahan sebagai langkah awal menghadirkan gedung parkir percontohan di kawasan tersebut.
“Kalau ada lahan kosong yang memungkinkan dimanfaatkan melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan building parking,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Makassar juga mendorong transformasi layanan perparkiran melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi. Menurut Munafri, digitalisasi parkir akan meningkatkan transparansi pengelolaan, meminimalkan kebocoran pendapatan daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
Ia berharap Perumda Parkir Makassar Raya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perparkiran di Kota Makassar, mengingat banyaknya aduan masyarakat yang membutuhkan solusi konkret dan dapat segera direalisasikan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan juru parkir di lapangan. Ia meminta seluruh jukir yang berada di bawah pembinaan Perumda Parkir mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada masyarakat.
“Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada orang yang muncul meminta uang parkir. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Melalui pembangunan gedung parkir modern dan penerapan sistem digitalisasi, Pemkot Makassar berharap dapat menghadirkan model baru pengelolaan perparkiran yang tertib, nyaman, transparan, serta bebas dari praktik parkir liar di berbagai kawasan kota. (*)
