Sementara itu, Dr. Ahmad Bahar juga memperkenalkan bagaimana tata kelola PPID Unhas sebagai referensi yang dapat diadaptasi oleh pemerintah desa dalam membangun sistem layanan informasi publik. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi digital.
“Media konvensional seperti papan pengumuman, poster, maupun media informasi yang mudah diakses masyarakat tetap memiliki peran penting, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet,” jelas Ahmad.
KKN tematik ini juga menjadi bagian dari penguatan peran pengabdian Unhas dalam menyebarluaskan praktik baik tata kelola informasi publik hingga ke tingkat desa. Inisiatif ini sejalan dengan visi Unhas sebagai kampus berdampak.
Pengembangan media informasi tidak akan efektif tanpa diiringi kesadaran aparatur dan masyarakat tentang pentingnya transparansi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah awal yang harus diprioritaskan dalam membangun budaya keterbukaan informasi di tingkat desa. (*)
