Menurutnya, selama ini proses penanganan di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses menuju lokasi kejadian, keterlambatan penyampaian informasi, hingga koordinasi antarunsur yang belum berjalan secara optimal.
“SOP SIGAP PESISIR dibangun untuk mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima layanan. Dengan SOP yang jelas dan pola koordinasi yang terintegrasi, kami menargetkan waktu respons dapat dipercepat hingga sekitar 15 menit,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Melalui SOP SIGAP PESISIR, BPBD Makassar menetapkan mekanisme penanganan kedaruratan yang lebih sistematis, mulai dari deteksi dini, pelaporan kejadian, penyebaran informasi secara cepat, aktivasi relawan dan aparat kewilayahan, hingga koordinasi dengan tim respons BPBD.
Seluruh tahapan tersebut dirancang agar berjalan secara terpadu, cepat, dan terukur sehingga penanganan awal dapat dilakukan sesegera mungkin sebelum bantuan utama tiba di lokasi.
Implementasi SOP ini akan difokuskan pada sejumlah kawasan pesisir Kota Makassar yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, seperti cuaca ekstrem, gelombang pasang, banjir rob, maupun berbagai kondisi kedaruratan di wilayah perairan.
