Ia menjelaskan, seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus diarahkan pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui membaiknya berbagai indikator pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Appi juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Ia menegaskan belanja pemerintah tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain mendorong efektivitas pemanfaatan APBD, Appi menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, menurutnya, harus diimbangi dengan membangun kemitraan bersama sektor swasta, dunia usaha, serta mendorong masuknya investasi agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
