Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, seperti masyarakat yang belum terdaftar, rendahnya tingkat keaktifan peserta mandiri atau PBPU, mobilitas penduduk, perpindahan domisili, hingga kebutuhan pemutakhiran data kependudukan.
“Data kependudukan harus terus dimutakhirkan karena menjadi dasar dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Makassar. Sementara masing-masing OPD menyampaikan kendala yang dihadapi, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan hingga pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya.
Menindaklanjuti hasil evaluasi, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD segera mengambil langkah sesuai tugas masing-masing.
Dinas Kesehatan diminta mempercepat penyelesaian kerja sama dan memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda dan BPKAD. Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat pengawasan kepatuhan badan usaha, sementara Dinas Sosial diminta terus memperbarui data peserta penerima bantuan.
