SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai penggerak perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penguatan Kapasitas TPAKD Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Kakao di Makassar, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara OJK, pemerintah daerah, TPAKD, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan produktif.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, menegaskan akses pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
“Penguatan akses keuangan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan kapasitas industri jasa keuangan,” ujar Agusman.
Menurutnya, pengembangan akses keuangan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor usaha, kemampuan masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi yang mendapatkan pembiayaan.
TPAKD Diminta Jadi Pemecah Masalah
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat kapasitas TPAKD sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan industri jasa keuangan dan dunia usaha.
Ia menilai perluasan akses keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif, termasuk UMKM, pertanian, perkebunan, dan berbagai komoditas unggulan Sulawesi Selatan.
“Sinergi yang dibangun harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Potensi ekonomi yang besar perlu didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan, penguatan kapasitas, dan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Fatmawati.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, meminta TPAKD mengubah paradigma dalam menjalankan perannya di daerah.
Menurutnya, TPAKD harus mampu menjadi pemecah masalah dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, kemudian menghadirkan solusi melalui kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
“TPAKD hadir sebagai problem solver di daerah. Kita harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha, kemudian menghadirkan solusi yang konkret melalui sinergi dengan industri jasa keuangan,” ujar Muchlasin.
Ia menambahkan, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap akses pembiayaan, produktivitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Kakao Jadi Fokus Pengembangan Ekonomi Daerah
Sebagai bentuk implementasi pendekatan PED berbasis komoditas unggulan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao.
Kolaborasi ini melibatkan PT Comextra Majora, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, serta petani dan pelaku UMKM komoditas kakao.
Pengembangan kakao tidak hanya diarahkan pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas petani dan UMKM, produktivitas, kualitas komoditas, penguatan rantai pasok, hingga perluasan akses pasar.
Melalui pendekatan tersebut, OJK mendorong sektor jasa keuangan menjadi bagian dari ekosistem pengembangan sektor riil. Potensi daerah dipetakan, kebutuhan pembiayaan diidentifikasi, kemudian dihubungkan dengan produk dan layanan keuangan yang sesuai.
Model ini diharapkan memperkuat keterhubungan antara petani, UMKM, lembaga keuangan, offtaker, dan pelaku industri dalam seluruh rantai nilai komoditas kakao.
OJK juga akan terus memperkuat kapasitas TPAKD di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat agar mampu menghasilkan program yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Ke depan, TPAKD diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi dan akses layanan keuangan, tetapi juga semakin aktif mendorong pembiayaan sektor produktif, pengembangan UMKM, penguatan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas usaha, dan rantai nilai ekonomi daerah.
Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, TPAKD, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menjadikan akses keuangan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (*)
