SOLUSIMEDIA.ID, JEPANG — Pemerintah Kota Makassar membuka peluang memperluas kerja sama internasional dengan sejumlah pemerintah daerah di Jepang. Upaya tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, melalui kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Selasa (1/9/2026).
Aliyah bersama jajaran Pemkot Makassar diterima Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, beserta jajaran pejabat KBRI Tokyo.
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Staf Ahli Wali Kota Makassar Herfidha Attas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmy Budiman, serta Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Makassar Andi Zulfitrah.
Pertemuan membahas peluang kerja sama melalui skema City-to-City Collaboration Project, khususnya dengan sejumlah kota di Jepang yang dinilai memiliki kesesuaian program dengan kebutuhan pembangunan Makassar.
Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian agenda Pemkot Makassar menghadiri Asia-Pacific Circular Cities Forum (APCC) 2026 yang berlangsung di Yokohama pada 2–4 September 2026.
Makassar mendapat undangan langsung dari Wali Kota Yokohama untuk menghadiri forum tersebut. Dalam APCC 2026, Makassar dijadwalkan tampil sebagai pembicara dalam Plenary Session 1 pada 3 September 2026.
Sebagai salah satu inisiator Asian Circular Cities Declaration (ACCD) yang mewakili kota-kota di Indonesia, Pemkot Makassar akan memaparkan materi bertajuk “Makassar City Waste Management Policy”.
Materi tersebut akan mengangkat kebijakan, strategi dan komitmen Makassar dalam pengelolaan sampah sekaligus mendorong pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Bidik Tiga Kota di Jepang
Selain mengikuti forum internasional, Pemkot Makassar mulai membangun komunikasi dengan tiga pemerintah daerah di Jepang, yakni Yokohama, Kawasaki dan Maniwa.
Ketiganya memiliki potensi kolaborasi yang berbeda dan dinilai dapat mendukung sejumlah agenda pembangunan Makassar.
Yokohama berpotensi menjadi mitra dalam pengembangan transportasi dan energi. Sementara Kawasaki memiliki peluang kerja sama pada sektor manajemen air dan pengendalian banjir.
Adapun Maniwa dinilai memiliki pengalaman yang relevan untuk pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan persampahan.
Pemkot Makassar berharap penjajakan tersebut tidak berhenti pada pertukaran informasi dan pengetahuan, tetapi dapat berlanjut menjadi program kerja sama yang konkret dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Aliyah mengatakan, peluang kerja sama juga terbuka untuk berbagai bidang lainnya, seperti ketenagakerjaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga pendidikan.
“Berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Makassar tentu harus terus dijajaki. Mulai dari lingkungan, transportasi, pengendalian banjir, pengembangan ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Aliyah, dikonfirmasi Kamis (3/9/2026).
Menurut Aliyah, kunjungan ke KBRI Tokyo menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemkot Makassar dengan perwakilan Indonesia di Jepang.
KBRI diharapkan dapat berperan dalam membuka akses jejaring dan mempertemukan Makassar dengan berbagai pihak di Jepang yang memiliki potensi untuk menjadi mitra kerja sama.
Pemkot Makassar berharap partisipasi dalam APCC 2026 dan rangkaian komunikasi dengan pemerintah daerah di Jepang dapat menghasilkan peluang kolaborasi yang lebih konkret.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan, mulai dari pengelolaan lingkungan, transportasi, pengendalian banjir, ekonomi sirkular hingga pengembangan sumber daya manusia.
Dengan semakin luasnya jejaring internasional, Pemkot Makassar menargetkan hubungan dengan kota-kota di Jepang dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan Makassar yang lebih inovatif, tangguh dan berkelanjutan. (*)
