SOLUSIMEDIA.ID, SYDNEY — Pemerintah Kota Makassar membawa sejumlah inovasi pembangunan perkotaan berkelanjutan ke Forum Kota Sehat ke-11 di Kensington, University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia, yang berlangsung 1–3 September 2026.
Dalam forum internasional tersebut, Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Pulau Sulawesi yang mendapat undangan langsung dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk berbagi praktik dan pengalaman dalam membangun kota sehat.
Delegasi Makassar dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah.
Kehadiran Makassar di forum tersebut tidak lepas dari sejumlah praktik pembangunan di tingkat kota yang dinilai relevan dengan upaya pengembangan kawasan perkotaan yang sehat.
Urban Farming Jadi Strategi Ketahanan Pangan
Di hadapan peserta dari berbagai negara, Firman memaparkan tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini, mulai dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kepadatan kawasan, hingga dampak perubahan iklim.
Menurutnya, konsep kota sehat tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lingkungan, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, serta akses terhadap layanan publik juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat.
Salah satu inovasi yang ditonjolkan Makassar adalah program urban farming. Pertanian perkotaan tersebut dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan dan sampah.
“Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Urban farming menjadi salah satu bagian dari upaya ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan dan sampah,” ujar Firman.
Lontara+ Satukan Ratusan Aplikasi Pemkot
Selain sektor lingkungan dan pangan, Makassar memperkenalkan inovasi digital melalui Lontara+, super app yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan.
Sebelum integrasi, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki aplikasi pelayanan sendiri. Kondisi tersebut membuat jumlah aplikasi di lingkungan Pemkot Makassar mencapai sekitar 358 unit.
Melalui Lontara+, berbagai layanan tersebut dirangkum dalam satu platform sehingga masyarakat tidak perlu mengakses banyak aplikasi berbeda untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Sistem tersebut juga dirancang untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam layanan kesehatan.
Setiap laporan atau aduan yang masuk melalui Lontara+ dapat diteruskan kepada perangkat daerah teknis terkait untuk ditindaklanjuti di lapangan, termasuk Dinas Kesehatan.
Firman menekankan, digitalisasi seharusnya membuat pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan justru menambah kerumitan birokrasi.
Dorong Kota Sehat yang Inklusif
Melalui partisipasi dalam forum internasional tersebut, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya membangun ekosistem kota sehat yang inklusif.
Akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau ditujukan bagi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia.
Keikutsertaan Makassar di Sydney sekaligus menunjukkan bahwa inovasi perkotaan tidak hanya lahir dari kota-kota besar dunia. Praktik yang dikembangkan di tingkat lokal juga dapat menjadi referensi dalam menjawab tantangan perkotaan yang dihadapi berbagai negara. (*)
