Menurutnya, kondisi sumber air maupun tingkat kebutuhan masyarakat tidak selalu sama setiap harinya. Karena itu, pola distribusi air bersih tidak dapat diterapkan secara seragam, tetapi harus mengikuti perkembangan kondisi aktual di lapangan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, BPBD terus memperkuat pemantauan dan pemetaan wilayah yang mengalami krisis air. Kawasan dengan kondisi kekeringan paling parah menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan.
Dalam pelaksanaan operasi tersebut, BPBD Makassar juga menggandeng berbagai unsur untuk memperluas jangkauan pelayanan. Kolaborasi dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PDAM, serta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan maupun relawan di wilayah terdampak.
Fadli menegaskan, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah selama masa tanggap darurat kekeringan. Karena itu, percepatan distribusi menjadi salah satu fokus utama agar warga tidak terlalu lama menunggu bantuan.
“Kami tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama. Air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, operasi terus kami perluas berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” katanya.
