“Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.
Ia menyebut, kolaborasi tersebut perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.
“Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi,” jelasnya.
Andi Zulkifly menegaskan, program kerja yang dihasilkan Forum PKP harus menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah.
Ia pun meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi serta mengakomodasi program prioritas Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
