SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kota.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemkot Makassar mencermati kembali arah kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Penyesuaian anggaran diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Kota Makassar menjalankan fungsi anggaran dengan memberikan perhatian terhadap efektivitas dan ketepatan penggunaan keuangan daerah. Setiap kebijakan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rancangan KUA Perubahan APBD 2026 nantinya menjadi salah satu pijakan sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran berikutnya. Dokumen tersebut diharapkan mampu menjadi kerangka kebijakan yang adaptif terhadap kondisi fiskal serta perkembangan kebutuhan Kota Makassar.
Dalam proses pembahasan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program memiliki sasaran dan manfaat yang jelas. Aspek transparansi serta akuntabilitas juga menjadi perhatian agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penyesuaian APBD juga diharapkan dapat mendukung penguatan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kota Makassar.
DPRD Kota Makassar berkomitmen mengawal pembahasan anggaran secara konstruktif melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, KUA Perubahan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang responsif, efektif, dan selaras dengan kepentingan pembangunan serta kebutuhan masyarakat. (*)
