Perubahan APBD Makassar 2026 Tekankan Penguatan PAD dan Belanja Berdampak

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan kapasitas fiskal daerah serta memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Arah tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026). Dalam struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp4,56 triliun, atau turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD pokok. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan, transfer, serta kepastian sumber pendapatan hingga akhir tahun. Dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), angkanya ditetapkan sekitar Rp2,27 triliun, turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan target sebelumnya. Penurunan tersebut terutama berasal dari penerimaan retribusi daerah, sementara pajak daerah tetap diproyeksikan sekitar Rp2,05 triliun. Pemkot Makassar akan memperkuat PAD melalui pemutakhiran data, pendataan objek pajak, optimalisasi penagihan, penerapan sistem pembayaran digital, serta integrasi data. Penguatan fiskal juga diarahkan melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah dan pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, pendapatan transfer ditetapkan sekitar Rp2,22 triliun, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen. Pemkot Makassar menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar hak daerah dapat diterima sesuai waktu dan ketentuan. Pada sisi belanja, Pemkot Makassar menekankan pentingnya penajaman program agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi memiliki keterkaitan dengan target kinerja dan kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, dalam penyampaian rancangan perubahan APBD, Munafri menjelaskan belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp5,26 triliun, meningkat sekitar 1,76 persen dibandingkan APBD pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun. Pembiayaan netto juga direncanakan sekitar Rp699,85 miliar, yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Munafri menegaskan, keterbatasan ruang fiskal menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang perlu diprioritaskan. Karena itu, setiap alokasi anggaran diarahkan berdasarkan kesiapan pelaksanaan, target kinerja, lokasi kegiatan, serta penerima manfaat. “Yang utama bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Munafri. Pemkot juga mendorong penguatan digitalisasi pengelolaan pendapatan, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi aset, serta penyelarasan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan keuangan Makassar dapat tetap menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran. (*)