Diskominfo Makassar Paparkan Transformasi Digital di Kemendagri, Lontara+ Integrasikan Layanan Publik
“Data ini menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengukur respons perangkat daerah, mengidentifikasi persoalan pelayanan, sekaligus menentukan sektor yang membutuhkan perhatian lebih lanjut,” jelas Roem.
Pemkot Makassar menerapkan enam tahapan penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan dan validasi laporan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor.
Data Terpadu Dukung Pengawasan Kota
Selain Lontara+, Pemkot Makassar mengembangkan sistem Data Lake/Big Data sebagai pusat integrasi dan pengolahan data dari berbagai OPD. Data tersebut dimanfaatkan melalui dashboard dengan empat lapisan pemantauan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis.
Pemkot juga mengoperasikan Command Center selama 24 jam dengan sistem pergantian petugas. Pusat kendali ini mengintegrasikan berbagai sumber informasi, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV untuk mendukung pemantauan kondisi kota serta mempercepat koordinasi penanganan masalah.
Roem turut menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Makassar, di antaranya keterlibatan dalam program percontohan nasional Pantau SPMB, apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan, masuk dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik pada GM-Digital Awards 2025, serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.
