Pemkot Makassar Fasilitasi 1.500 PKL Akses KUR Pascapenertiban

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 1.500 pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, tim pendamping diterjunkan ke 15 kecamatan untuk melaksanakan pra-inkubasi pada 12–16 Oktober 2026. Pendampingan dilakukan dengan mendatangi langsung para pedagang, dimulai dari sejumlah wilayah, termasuk Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar penataan kota tetap disertai upaya membantu pedagang mempertahankan mata pencaharian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fasilitasi ini bukan jaminan seluruh pengajuan KUR akan disetujui. Keputusan pembiayaan tetap bergantung pada proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. “Program ini berfokus pada pendampingan dan fasilitasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit pasti disetujui. Akses KUR tetap harus melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan,” kata Arlin dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026). Dalam tahap pra-inkubasi, tim melakukan asesmen terhadap kondisi usaha serta membantu pedagang melengkapi dokumen administrasi. Pedagang yang belum memiliki legalitas usaha juga didampingi untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan diperkenalkan dengan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemkot Makassar turut memfasilitasi pertemuan pedagang dengan perwakilan Bank Sulselbar, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank. Menurut Arlin, pendekatan tersebut dirancang agar bantuan permodalan dapat mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar memberikan akses kredit. “Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama perbankan, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif,” ujarnya. Fasilitasi KUR ini diharapkan membantu pedagang yang terdampak penertiban untuk melanjutkan usaha di lokasi yang sesuai aturan, memperkuat modal kerja, serta meningkatkan kapasitas produksi. Namun, akses pembiayaan tetap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pemenuhan persyaratan bank dan pemeriksaan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Karena itu, pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu pedagang memahami persyaratan dan mempersiapkan pengajuan. Pemkot Makassar berharap program yang menjangkau 15 kecamatan ini dapat membantu pelaku usaha kecil beradaptasi dengan penataan ruang publik sekaligus menjaga keberlangsungan usaha mereka secara mandiri dan sesuai ketentuan. (*)