SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan patroli malam serta mengaktifkan kembali pos ronda untuk mencegah perang kelompok dan tawuran yang meresahkan masyarakat.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta masyarakat guna memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Instruksi itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore. Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar dan para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus turun langsung memantau kondisi lingkungan, mengidentifikasi potensi konflik, serta membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama. Karena itu, Pemerintah Kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu meminta seluruh wilayah meningkatkan kewaspadaan, termasuk kawasan yang selama ini relatif aman. Camat dan lurah di daerah rawan konflik maupun wilayah yang berbatasan dengan lokasi tawuran diminta memperketat pengawasan agar bentrokan tidak meluas.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan mengintensifkan patroli malam secara rutin dengan melibatkan pemerintah wilayah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri. Pengaktifan kembali pos ronda juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan lingkungan dan mendeteksi gangguan kamtibmas sejak dini.
Menurut Munafri, pos ronda tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi warga untuk memperkuat komunikasi dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar.
Ia juga membuka peluang penambahan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di sejumlah titik yang dinilai rawan tawuran. Camat diminta segera melaporkan wilayah yang membutuhkan fasilitas tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Di sisi lain, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan kekerasan atau memprovokasi konflik antarkelompok sesuai ketentuan hukum. Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial.
Menurutnya, tantangan, saling ejek, dan ajakan berkelahi di ruang digital berpotensi memperbesar persoalan yang awalnya hanya berupa kesalahpahaman atau ketersinggungan.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” serunya.
Munafri menekankan, penanganan perang kelompok harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan penindakan hingga pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Pada tahap pencegahan, pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta memetakan titik rawan, memperkuat patroli, mengaktifkan pos ronda, serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Edukasi mengenai hukum dan toleransi bagi generasi muda juga perlu ditingkatkan.
Selain itu, dialog terbuka antarkelompok dinilai penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar.
“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” ungkapnya.
Sementara pada tahap pemulihan, pemerintah wilayah diharapkan memfasilitasi rekonsiliasi guna memperbaiki hubungan sosial yang terdampak konflik. Pemerintah juga didorong menyediakan lebih banyak ruang interaksi dan kegiatan positif agar generasi muda dapat menyalurkan energi serta potensinya melalui aktivitas produktif.
Munafri menilai, pendekatan tersebut diperlukan agar upaya menjaga keamanan tidak hanya berfokus pada penertiban saat bentrokan terjadi, tetapi juga menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan warga, Pemkot Makassar berharap potensi tawuran dapat dideteksi lebih awal, konflik tidak meluas, serta mata rantai kekerasan dapat diputus.
“Upaya ini tidak sekadar untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi tawuran, dan memutus mata rantai kekerasan demi menjaga Kota Makassar tetap aman dan kondusif,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing. Dengan koordinasi dan keterlibatan warga secara berkelanjutan, upaya pencegahan tawuran diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif dalam jangka panjang. (*)
