SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan jangka panjang.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelaahan Capaian Indikator Ekonomi PDRB Triwulan III untuk Mitigasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/11/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, bersama sejumlah narasumber tersebut, Andi Zulkifly menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembahasan indikator ekonomi.
Ia menyayangkan masih minimnya kehadiran sejumlah pimpinan perangkat daerah. Menurutnya, forum evaluasi ekonomi memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sehingga tidak seharusnya dipandang sebagai agenda formalitas semata.
Andi Zulkifly menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus kemajuan pembangunan suatu daerah. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar setiap program pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I-2026, pertumbuhan tercatat sekitar 6,6 persen dan meningkat menjadi 7 persen pada Triwulan II-2026.
Capaian tersebut turut memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan.
Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi juga menunjukkan perkembangan. Hingga September 2026, nilai investasi di Makassar telah mencapai lebih dari Rp5 triliun, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp4 triliun.
Sejumlah sektor yang menopang aktivitas ekonomi tersebut meliputi jasa, kesehatan, telekomunikasi, perdagangan, transportasi, dan perumahan.
Melihat perkembangan tersebut, Sekda mengingatkan agar pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada program-program produktif yang mampu memperkuat sektor unggulan pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang direalisasikan tidak otomatis berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi apabila program yang dijalankan tidak tepat sasaran.
Sebagai contoh, Andi Zulkifly mendorong kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mempermudah perizinan investasi di sektor kesehatan. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan diharapkan berperan menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Untuk memperkuat perencanaan, ia juga meminta Bappeda Kota Makassar meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah tersebut diperlukan untuk memvalidasi data PDRB, mengidentifikasi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III, serta menyusun proyeksi dan strategi percepatan pada Triwulan IV.
Upaya tersebut menjadi bagian dari tahapan pencapaian target pertumbuhan ekonomi Makassar sebesar 8 persen pada 2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
Andi Zulkifly menilai periode pembangunan lima tahun pertama menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target tersebut sekaligus mendukung arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah diharapkan semakin diperkuat agar kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)
