Zulkifly juga menekankan pentingnya proses verifikasi terhadap setiap usulan masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Berdasarkan hasil supervisi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, ia menemukan masih adanya kesalahan dalam penginputan usulan pokir. Sejumlah aspirasi dinilai langsung diterjemahkan menjadi program kerja tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan terhadap substansi dan kebutuhan yang diusulkan.
Untuk mencegah persoalan serupa, Zulkifly meminta Bappeda memperkuat mekanisme verifikasi secara berjenjang. Proses tersebut harus dimulai dari pemeriksaan di tingkat SKPD, dilanjutkan oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum disesuaikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Selain kualitas perencanaan, Sekda turut mengingatkan aparatur mengenai tata kelola dana kelurahan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan dana kelurahan menggunakan pola swakelola dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bukan melalui pihak ketiga sebagai penyedia.
“Dana kelurahan adalah swakelola, bukan penyedia. Pelibatan LPM dan Pokmas harus bagus. Jangan sampai karena hubungannya tidak bagus, sistemnya malah dialihkan ke penyedia, tetapi pertanggungjawaban SPJ-nya menggunakan swakelola. Ini berbahaya, hati-hati dalam mengelola dana kelurahan,” imbuhnya.
