Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
“Seluruh data dan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan validasi data menjadi sangat penting,” jelas Fajar.
Ia menambahkan, penyusunan perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap usulan harus dimasukkan melalui mekanisme yang tepat agar dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain kedua regulasi tersebut, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
