
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapat persetujuan otoritas atau melalui pengadilan.
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Sengketa
Dalam mekanisme pelindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Jika pengaduan yang mengandung sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
LAPS SJK menangani sengketa keperdataan yang telah melalui proses pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan. Sengketa tersebut juga tidak sedang atau telah diputus oleh pengadilan, lembaga arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta dukungan pelaku usaha dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui penguatan kerja sama ini, kedua otoritas berharap konsumen memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang lebih mudah, adil, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.





