
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” ujar Dicky.
Ia menambahkan, sinergi OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun sistem pelindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi OJK dan BI dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.
Perluasan Cakupan Layanan LAPS SJK
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Pada 6 Oktober 2026, BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI. Dengan perluasan ini, layanan penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan menjadi semakin terintegrasi.





