
Pelaksanaan bimtek tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Selain itu, kegiatan ini juga berpedoman pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Makassar, H. Muh. Mario Said, S.IP., M.Si., yang diwakili Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja C DPMPTSP Kota Makassar, Rasyita, S.STP., M.Si., saat membacakan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Makassar.
Ia menjelaskan, pelaporan LKPM yang kini dilakukan secara daring melalui sistem OSS bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Sistem tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan proses pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.





