
Namun, pemerintah menyadari masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala, terutama dalam memahami aspek teknis dan operasional pengisian laporan melalui sistem tersebut. Karena itu, pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar pelaku usaha dapat menyampaikan laporan dengan benar.
“LKPM bukan hanya sekadar kewajiban administrasi. LKPM merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang disampaikan melalui LKPM menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memantau perkembangan investasi sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi perhatian investor, termasuk hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
DPMPTSP Kota Makassar, lanjutnya, berkomitmen melakukan penyederhanaan prosedur, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan, serta membangun sistem pelayanan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mempersilakan pelaku usaha yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Makassar guna memperoleh konsultasi terkait pelaporan LKPM.





