“Kami di perhotelan seperti kembali tiga tahun lalu, kalau mau lebaran biasanya hampir 90 persen okupansi. Sekarang, kalau kita year on year sudah turun 25 persen,” tutur Wiwied Nurseka.
Sejak pemerintah menerapkan efisiensi, kata Wiwied, pihaknya banyak bergantung dengan tamu-tamu dari pihak swasta. Sebab selama ini, 85 persen pendapatan berasal dari pemerintah.
Meski begitu, pasar corporate dianggap sangat minim dibanding pemerintah. Belum lagi banyak hotel di Makassar juga menarget pasar tersebut.
“Permintaan sangat turun sementara terlalu banyak hotel di Makassar, terlalu sedikit pasar yang kita perebutkan,” jelas Wiwied.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat diharap tidak berlangsung lama.
Menurutnya, aktivitas perekonomian di Kota Makassar sangat bergantung perhotelan. Begitu juga soal pendapatan pajak, banyak bersumber dari industri pariwisata.
“Kita berharap kebijakan ini tidak lama, saya melihat mungkin hanya satu tahun seperti Covid kemarin,” pungkas legislator Fraksi PKS tersebut.
(*)
