SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar – Ari Ashari Ilham, mengkritik pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dinilai gagal di Kota Makassar.
Ari menilai bahwa saat ini Kota Makassar belum siap untuk menerapkan sistem zonasi, mengingat kualitas sekolah yang masih sangat tidak merata.
Menurut Ari, kualitas sekolah di Makassar sangat bervariasi, dengan sebagian sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang baik, sementara lainnya justru jauh tertinggal.
“Makassar belum saatnya menerapkan sistem zonasi, karena kualitas sekolahnya tidak sama. Ini bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara,” ujarnya saat menjadi narasumber pada program Parlemen Update di channel Solusimedia.id_Official.
Ari juga menyampaikan bahwa tugas pemerintah Kota Makassar adalah menyetarakan kualitas pendidikan di semua sekolah, baik fasilitas maupun kualitas tenaga pengajarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu fokus memperbaiki infrastruktur sekolah sebelum melaksanakan PPDB secara zonasi.
Selain itu, Ari menyoroti ketimpangan jumlah sekolah antara tingkat SD dan SMP di Kota Makassar.
Tercatat ada 153 SD, namun hanya sekitar 32 SMP negeri. Hal ini menyebabkan banyak lulusan SD yang tidak dapat terserap baik ke SMP negeri.
“Pemerintah Kota Makassar harus mencari solusi, apakah itu dengan menambah jumlah SMP negeri atau bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata,” jelasnya.
Ari juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di sekitar Kota Makassar berperan dalam mendukung pendidikan dengan memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta.
“Perusahaan besar bisa menjadi bapak asuh bagi sejumlah siswa, terutama di tingkat SMP, dengan dana CSR yang lebih terarah,” harapnya.
Selain masalah ketimpangan jumlah sekolah, Ari juga mengungkapkan adanya sekitar 1.300 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik akibat kesulitan dalam proses PPDB.
Ia mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan yang berhasil menemukan solusi dengan membuka ruang kelas tambahan dan memfasilitasi pembelajaran secara online, meski hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan.
Pada tahun ini, sistem zonasi dalam PPDB sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan jalur mandiri, afirmasi, dan prestasi sesuai dengan aturan Kementerian.
Ari berharap agar proses seleksi PPDB dimulai lebih awal, agar anak-anak yang tidak lolos bisa mencari sekolah lain tanpa tekanan.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan fasilitas di sekolah, terutama kebersihan toilet yang menurutnya sangat mempengaruhi kesehatan siswa.
“Kami akan terus mendorong Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas, terutama toilet, agar tidak ada anak yang terpaksa menahan buang air kecil karena kondisi toilet yang buruk,” katanya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Ari berharap pemerintah Kota Makassar dapat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas di sekolah-sekolah di Makassar.
Selengkapnya saksikan Parlemen Update di Youtube Channel Solusimedia.id
https://youtu.be/eEyk6jF2qpU
(*)
