Target Perlindungan 1,7 Juta Pekerja Di Sulsel, BPJS Ketenagakerjaan Bersama Kejati dan Pemprov Gelar Monev

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintah Provinsi Sulsel menyatakan komitmen bersama untuk mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh wilayah kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan monitoring dan evaluasi implementasi Instruksi Presiden (Impres) Nomor 2 Tahun 2021 yang digelar di Hotel Claro, Makassar pada, Kamis (10/7/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel Jayadi Nas, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku Mintje Wattu, yang turut didampingi jajaran masing-masing. Turut hadir pula para Bupati se-Sulsel sebagai pemangku kebijakan di daerah. Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, baik ASN maupun non-ASN. Kejati Sulsel, sebagai Ketua Forum Kepatuhan Ketenagakerjaan, memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pendampingan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. “Ini adalah momentum yang cukup bagus agar para Bupati dan Wali Kota mengambil langkah-langkah untuk bagaimana mendaftarkan ASN-nya atau non ASN-nya supaya tercover dengan jaminan ketenagakerjaan,” harap Agus. Ia menambahkan, meski cakupan saat ini baru mencapai 47%, seluruh kepala daerah menunjukkan optimisme yang tinggi untuk mencapai target nasional. “Masih sekitar 68% target yang harus kita capai, tetapi melihat tadi para Bupati dan seluruh yang hadir disini ada optimisme. Kerja ini harus kerja kolaborasi harus kita saling sinergi agar bagaimana semua program-program pemerintah bagimana dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo dengan pertumbuhan 8% kedepan bisa kita laksanakan,” tambahnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulama, Mintje Wattu, dalam paparannya mengungkapkan bahwa dari potensi 2,8 juta pekerja di Sulsel, baru 1,327 juta atau 47 persen yang telah menjadi peserta aktif. Target RPJPD Sulsel 2045 ditetapkan sebesar 79,22%, dengan target antara tahun 2025 sebesar 62,93% atau sekitar 1,76 juta peserta. Berdasarkan data terkini, Kabupaten Toraja mencatat tingkat kepesertaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota dengan capaian 70,07 persen. Kota Makassar menempati posisi sepuluh besar dengan persentase 53,22 persen, sementara Kabupaten Takalar berada di posisi terendah dengan angka kepesertaan sebesar 26,56 persen. Mintje juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi nyata Kejati Sulsel dalam pemulihan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK). Selama tahun 2024, tercatat pemulihan iuran sebesar Rp5,9 miliar dari 159 SKK. Sementara pada tahun 2025 hingga saat ini, telah berhasil dipulihkan Rp204 juta. Selain itu, Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas, menekankan bahwa persoalan kepesertaan bukan semata-mata soal regulasi, tetapi menyangkut aspek kemanusiaan. “Ini tidak hanya sekadar melaksanakan instruksi presiden, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan non-ASN, khususnya di lingkungan pemerintahan,” ujar Jayadi. Jayadi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan jaminan sosial, serta telah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai prasyarat layanan perizinan. Acara ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong kepatuhan, memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja, serta menekan risiko sosial seperti kemiskinan ekstrem dan putus sekolah. (*)