SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menjajaki solusi mengatasi kemacetan, khususnya di wilayah timur kota dengan menyiapkan jalur alternatif bersama Kalla Group.
Jalur alternatif ini melalui kawasan Baruga Antang, yang selama ini menjadi titik macet langganan warga Manggala. Jalur tersebut akan menjadi penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, sekaligus membuka akses baru dari Baruga Antang menuju Jalan Dr. Leimena hingga ke poros Jalan Perintis Kemerdekaan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran OPD melakukan survei lapangan langsung di kawasan Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025).
“Jalur ini adalah solusi nyata bagi warga Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena akses yang ada sekarang sudah padat semua,” tegas Munafri.
Turut hadir mendampingi, Kadis Penataan Ruang Fuad Azis, Kadis PU Zuhaelsi Zubir, Kadis DLH Helmy Budiman, Camat Manggala, dan Camat Panakkukang. Dari pihak Kalla Group hadir CEO Kalla Land & Property Ricky Theodores serta COO Kalla Land M. Natsir Mardan.
Munafri meninjau langsung dari kawasan hulu di Bukit Baruga hingga hilir di sekitar Jembatan Leimena untuk melihat trase jalan tembus. Berdasarkan rencana, jalur baru sepanjang ±1,5 km akan melintasi aliran Sungai Tello, dari area driving range Baruga hingga tembus ke Jalan Leimena. Jalan ini dirancang dengan lebar 30 meter dan tidak hanya menjadi akses lalu lintas, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan ekonomi baru.
Di sepanjang jalur, Pemkot bersama Kalla Group akan menyiapkan sentra kuliner dan pasar wisata di tepi sungai, yang ditargetkan mulai dikerjakan akhir 2025. Jalur tersebut juga diproyeksikan dapat diperpanjang hingga ke kawasan BTP dengan total panjang mencapai 5 km, sehingga benar-benar menjadi akses alternatif yang cepat dan efisien.
Selain mengurai kemacetan, jalur baru ini juga akan dipadukan dengan sistem pengendalian banjir.
“Kita maksimalkan jalur air untuk mengantisipasi genangan. Jadi manfaatnya ganda, mengurai kemacetan sekaligus menangani banjir,” jelas Munafri.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembebasan lahan tetap menjadi tantangan.
“Kalau swasta bisa lebih cepat, tapi pemerintah ada prosedur yang harus ditempuh. Meski begitu, kita optimis karena tim sudah mulai memetakan pekerjaan awal,” ungkapnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya penataan pedagang di sepanjang jalur baru. Berdasarkan pengalaman, jumlah pedagang yang ingin berjualan kerap jauh lebih banyak dari kapasitas.
“Biasanya hanya 30 yang bisa ditampung, tapi peminat bisa sampai 200. Ini yang harus ditata sejak awal agar pasar berjalan tertib,” katanya.
Menurutnya, butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah kebiasaan pedagang dari pola tradisional ke sistem pasar modern.
“Tapi ini justru kesempatan untuk mereka beradaptasi, meningkatkan kualitas, dan tentu lebih tertib,” pungkasnya.(*)
