“Sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak. Jadi melalui program kerja sama, anak-anak yang tidak masuk ke negeri dan terkendala zonasi dapat bersekolah di swasta dengan SPP yang kami bayarkan,” jelasnya.
Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi pemerintah dan swasta yang dapat diadaptasi secara luas, membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Makassar tanpa terkecuali.
Ia menilai langkah ini penting karena pendapatan guru di sekolah swasta dengan SPP rendah sering kali memengaruhi kualitas pengajaran.
“Kalau SPP rendah, kualitas bisa menurun karena gaji guru juga rendah. Makanya kami mendorong adanya insentif dan kompetensi agar mutu tetap terjaga,” ucapnya.
Untuk memperkuat pembiayaan, Pemkot juga menggandeng corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha.
Di sisi lain, Munafri meminta Dinas Pendidikan menyiapkan pelatihan bagi kepala sekolah negeri agar memahami standar pengelolaan sekolah swasta unggulan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan CSR, untuk mendukung program ini. Nanti Ibu Kadis akan mengumpulkan kepala sekolah untuk pelatihan, agar mereka juga tahu apa yang dilakukan sekolah swasta unggulan,” tuturnya.
