SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan transparansi pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus memperluas layanan digital dan akses masyarakat terhadap fasilitas pembayaran.
Hal ini disampaikan oleh, Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, dalam wawancara langsung yang digelar di kantor Bappeda Kota Makassar pada Senin (6/10), ia menegaskan fokusnya pada inovasi layanan publik, khususnya dalam bidang pembayaran pajak.
“Pembayaran pajak sekarang ini sudah sangat mudah. Bisa langsung ke kantor Bapenda di Urip Sumoharjo. Bisa juga melalui aplikasi Pakinta,” ungkapnya.
Masyarakat dapat membayar pajak melalui berbagai saluran, antara lain kantor Bapenda, aplikasi Pakinta yang terhubung dengan platform Tokopedia, LinkAja, Alfamart, dan Indomaret, serta loket layanan PBB yang tersedia di empat pusat perbelanjaan besar dan kantor kecamatan.
“Pembayaran pajak sekarang ini sudah sangat mudah. Bisa langsung ke kantor Bapenda di Urip Sumoharjo. Bisa juga melalui aplikasi Pakinta,” ungkapnya.
“Aplikasi Pakinta ini pun bisa melakukan pembayaran melalui e-commerce yang ada. Misalkan Tokopedia, LinkAja, Alfamart, Indomaret. Kemudian kalau untuk PBB juga, kami membuka loket layanan di 4 mall”, lanjut Asminullah.
Bapenda juga tengah mengembangkan aplikasi Lontara Plus yang direncanakan akan diluncurkan tahun depan, hasil kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Aplikasi ini akan memfasilitasi pendaftaran pajak restoran dan hotel secara online, yang saat ini masih dilakukan secara manual.
Dalam upaya menciptakan transparansi, Bapenda menegaskan bahwa pembayaran pajak tidak dilakukan secara tunai kepada petugas.
Semua pembayaran wajib dilakukan melalui rekening resmi bank mitra atau platform digital guna menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Yang jelas pembayaran pajak saat ini kami sudah tidak menerima lagi pembayaran tunai langsung, kecuali melalui bank,” ucapnya.
Bagi wajib pajak yang terlambat, saat ini diberlakukan denda sebesar 1 persen untuk PBB. Namun, dengan kemudahan akses yang ada, Asminullah berharap keterlambatan bisa diminimalkan.
(*)
