Ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan TPI Paotere membutuhkan komunikasi langsung antara Pemerintah Kota dan pihak Pelindo. Jika tidak ada kejelasan, DPRD siap mengambil langkah lanjutan.
“Perlu ada tindak lanjut dari pemerintah selevel Direktur Pelindo. Kalau tidak, kami akan lakukan RDP,” jelasnya.
“Tapi itu langkah terakhir. Demonstrasi juga langkah terakhir. Masyarakat sudah menekan kami,” sambung Ray.
Dia menambahkan, dirinya berusaha menahan agar masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi, karena hal itu menandakan ketidakberfungsian perwakilan rakyat.
Terkait harapan masyarakat, Ray menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian status dan solusi yang adil untuk semua pihak.
“Yang kita harapkan adanya jalan keluar, solusi dari Pelindo dan Pemerintah Kota Makassar. Apakah wilayahnya akan dihibahkan, atau sewa-menyewa tetap berlanjut, tidak ada masalah,” tegasnya.
Terkait arah PAD, Ray menjelaskan bahwa pendapatan dari kawasan TPI Paotere disetorkan ke pemerintah kota maupun provinsi sesuai batas wilayah pengelolaan.
“Pemerintah kota, ada juga ke provinsi. Sebagian karena ada dermaga labu. Kapal dan aset yang berada di sekitar dermaga itu milik provinsi. Kalau di daratan, TPI-nya adalah pemerintah kota,” tutupnya.
