SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Para pakar kependudukan menilai Sulawesi Selatan perlu memperkuat perencanaan jangka panjang melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) guna mengantisipasi perubahan struktur penduduk yang semakin cepat.
Hal ini mengemuka dalam sebuah diskusi yang melibatkan akademisi dan perwakilan lembaga pemerintah, yang menyoroti kesiapan daerah menghadapi periode bonus demografi.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Irvan Roberto SSos MIKom dari BKKBN Sulawesi Selatan dalam Program Pojok Publik di Studio Podcast Unhas TV pada, Selasa (18/11/2025), menegaskan bahwa PJPK merupakan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan kependudukan dapat berjalan terukur dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa panduan tersebut, peluang bonus demografi justru dapat menjadi tekanan baru bagi daerah.
“PJPK memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas, kuantitas, hingga mobilitas penduduk. Daerah seperti Sulawesi Selatan membutuhkan roadmap ini untuk memastikan potensi penduduk dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Pandangan itu diperkuat akademisi Universitas Hasanuddin, Asmi Citra Malina PhD, yang menyoroti persoalan kualitas SDM sebagai tantangan terbesar saat ini.
Ia menyampaikan bahwa perhatian terhadap fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi hal mendesak dalam upaya mempersiapkan generasi yang sehat dan produktif.
“Isu stunting harus menjadi perhatian utama. PJPK sudah menggariskan strategi penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Kedua narasumber tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan pendidikan, keterampilan vokasi, serta literasi digital agar generasi muda Sulsel mampu bersaing di tengah transformasi teknologi.
Penguatan program Keluarga Berencana (KB) disebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk.
Selain itu, diskusi turut mengangkat kekhawatiran mengenai fase setelah bonus demografi berakhir, ketika populasi memasuki tahap lanjut usia.
PJPK dinilai telah memberikan arah kebijakan terkait perlindungan sosial, penguatan ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan tenaga kerja agar masyarakat tetap produktif hingga masa tua.
Menurut pemaparan para pakar, tantangan implementasi PJPK di Sulsel terletak pada koordinasi lintas sektor, konsistensi penganggaran, serta perubahan perilaku masyarakat dalam hal pola asuh, gizi, dan manajemen kehidupan keluarga.
Peran pemerintah daerah menjadi kunci agar roadmap tersebut dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Para ahli juga menegaskan bahwa isu kependudukan bukan hal abstrak, melainkan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pemenuhan gizi keluarga hingga kesiapan tenaga kerja masa depan.
Mereka mendorong generasi muda Sulsel menjadi agen perubahan yang mampu memperkuat kualitas SDM dan memanfaatkan peluang bonus demografi secara maksimal.
(*)
