SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Direktur Profetik Institute, Asratillah, menyoroti derasnya arus pemberitaan yang belakangan diarahkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
Ia menilai pola narasi yang berkembang cenderung tidak proporsional dan berpotensi menggerus nilai-nilai dasar yang selama ini menopang kehidupan akademik di kampus berjuluk kampus merah tersebut.
Ia menilai, publik tengah disuguhi konstruksi cerita yang menyatukan sejumlah peristiwa berbeda—yang secara substansi, waktu, dan kewenangan berada pada ranah masing-masing—namun disajikan seolah membentuk satu benang merah kesalahan.
Proses Pemilihan Rektor, pemeriksaan administratif internal, hingga perkara hukum yang masih berjalan di institusi penegak hukum, menurutnya, tidak bisa dicampuradukkan dalam satu kesimpulan yang menyudutkan individu tertentu.
“Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, kampus akan diseret masuk ke dalam logika politik praktis yang dangkal. Ini bukan hanya soal reputasi satu orang, tetapi soal masa depan etika akademik Unhas,” ujar Asratillah dalam keterangannya, Senin 22/12/2025
Asratillah mengingatkan bahwa praktik framing semacam itu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam ekosistem akademik.
Ketika ruang kampus dipenuhi narasi insinuatif, maka fungsi perguruan tinggi sebagai pusat nalar kritis dan dialog berbasis keilmuan berisiko tergerus.
“Tradisi akademik dibangun di atas argumen berbasis data, bukan insinuasi. Ketika hoaks, survei abal-abal, dan tuduhan tanpa korelasi dipakai sebagai alat politik, maka kampus sedang didorong menjadi arena konflik, bukan pusat ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dimensi hukum yang kerap diabaikan dalam produksi narasi semacam ini. Penyebaran tuduhan atau penarikan kesimpulan sebelum adanya keputusan resmi dari lembaga berwenang, kata dia, dapat membawa konsekuensi serius bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Dalam negara hukum, kita wajib membedakan antara proses pemeriksaan administratif, proses hukum pidana, dan opini politik. Mencampuradukkan semuanya lalu menyimpulkan seolah-olah sudah ada kesalahan yang terbukti, itu berbahaya secara hukum,” jelasnya.
Lebih jauh, Asratillah menjelaskan bahwa persoalan utama dari narasi yang berkembang bukan hanya pada niat, tetapi pada cara berpikir yang keliru.
Ia menyebut adanya kekeliruan logika berupa false conjunction, yakni mengaitkan peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri seakan memiliki hubungan sebab-akibat.
Selain itu, muncul pula pola guilt by association, di mana seseorang diposisikan seolah bersalah hanya karena dikaitkan dengan isu tertentu tanpa dasar pembuktian yang memadai.
“Ini bukan kerja jurnalistik yang sehat, melainkan narasi sugestif. Pembaca digiring untuk percaya bahwa ‘banyak isu berarti banyak kesalahan’, padahal itu sesat pikir,” ujarnya.
Terkait dinamika internal kampus, Asratillah menegaskan bahwa dukungan mayoritas Senat Akademik kepada Prof. JJ seharusnya dipahami sebagai keputusan kolektif yang lahir dari pertimbangan rasional para akademisi.
Ia menilai, legitimasi tersebut justru menunjukkan proses akademik yang berjalan normal, bukan anomali yang patut dicurigai.
Di sisi lain, berbagai capaian Unhas di tingkat nasional dan internasional selama kepemimpinan Prof. JJ, menurutnya, merupakan konteks penting yang tidak boleh dihapus dari pembacaan publik.
“Unhas tidak boleh diseret ke logika pilkada. Kampus bukan panggung propaganda kelabu. Jika ini terus dipelihara, yang rusak bukan hanya nama seseorang, tetapi marwah institusi,” pungkasnya.
(*)
