“Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan masih memiliki risiko serius, terutama di wilayah desa dan daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Ini harus menjadi concern utama kita bersama,” ujarnya.
Selain itu, prevalensi stunting balita Sulawesi Selatan tahun 2024 berada pada angka 23,3 persen, masih di atas rata-rata nasional. Meski Sulsel telah meraih berbagai penghargaan nasional, Fatmawati menegaskan pemerintah provinsi tidak boleh berpuas diri.
“Kita tidak bisa jumawa dengan penghargaan. Angka stunting kita masih di atas Nasional,” sebutnya.
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Sulsel telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting, dan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dari legislatif.
Ia menambahkan, rasio kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat 21,33 per 100.000 perempuan, dan diyakini lebih besar karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Saya yakin, ketika saya berdiri bersama para legislator perempuan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini bersama. Isu perempuan dan anak adalah isu pembangunan daerah,” ucapnya.
