Hasilnya, DPRD Makassar tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan pada kebutuhan konkret yang dirasakan warga di wilayah masing-masing.
Dari aspirasi terbaru yang dihimpun di Musrenbang dilakukan Kelurahan, Anwar Faruq mengungkapkan dua persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat, yakni terkait pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta kendala dalam pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar, warga mengeluhkan air yang tidak mengalir secara rutin. Bahkan, kualitas air yang keruh dan tidak layak digunakan.
Sementara itu, persoalan KIS banyak berkaitan dengan status kepesertaan yang nonaktif, akibat penunggakan iuran maupun kartu yang tidak terkelola dengan baik karena lama tidak digunakan.
Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Anwar Faruq menegaskan bahwa ia tidak berhenti pada pencatatan aspirasi semata.
Ia menyebutkan bahwa setiap masukan masyarakat diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya. Untuk persoalan yang bersifat mendesak dan bisa ditangani cepat, DPRD Makassar langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
