Melalui Forum Perangkat Daerah ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memfasilitasi penyelarasan program dan kegiatan lintas sektor guna merumuskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan UMK-K pada tahun 2027. Pembahasan difokuskan pada peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar yang ramah bagi seluruh pelaku usaha, termasuk kelompok disabilitas.
Diharapkan, hasil forum ini dapat menjadi dasar penyusunan rencana kerja yang efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik, khususnya pada sektor koperasi dan usaha kecil, dan menitikberatkan pada penguatan daya saing UMK-K.
Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir , di antaranya perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan koperasi se-Kota Makassar, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Andi Tenri Uji, pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), perwakilan Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Dharma Wanita, perwakilan Asosiasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan, serta perwakilan penyandang disabilitas.(*Agus)
