SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan jumlah anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), orang terlantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjelang dan selama bulan suci Ramadan.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyatakan langkah tersebut merupakan inisiatif pihaknya dalam menghadapi dinamika sosial yang kerap meningkat saat Ramadan.
“Ini inisiatif Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengantisipasi memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa dalam menghadapi Ramadan biasanya terjadi peningkatan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, ODGJ, dan sebagainya. Untuk itu, saya menginisiasi dan meminta kepada Pak Sekda agar dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh SKPD terkait dan para camat,” ujar Andi Bukti Djufrie.
Ia menyebut respons para camat dan SKPD terkait sangat positif dan berbagai langkah antisipasi akan segera dilakukan.
“Alhamdulillah, respons para camat dan SKPD terkait sangat baik. Insyaallah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi. Misalnya, di setiap kecamatan ada BKO Satpol PP yang akan membantu menjangkau teman-teman anjal dan lainnya. Setelah dijangkau, mereka melaporkan kepada kami untuk dilakukan penjemputan, pendampingan, dan pembinaan,” tambahnya.
Selain itu, intensitas patroli ditingkatkan dari dua kali menjadi empat kali dalam sepekan dengan melibatkan Satpol PP.
“Karena kita tahu Ramadan adalah bulan penuh berkah. Banyak orang ingin berbagi berkah, tetapi caranya kadang kurang tepat. Oleh karena itu, patroli yang tadinya dua kali seminggu, sekarang ditingkatkan menjadi empat kali seminggu dengan koordinasi bersama Satpol PP,” katanya.
Ia juga mengimbau agar anjal, gepeng, dan kelompok rentan lainnya tidak beraktivitas di kawasan protokol maupun titik strategis kota.
“Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya dalam rangka mengantisipasi Ramadan, agar teman-teman anjal, pengemis, orang terlantar, dan ODGJ tidak beraktivitas di area-area tertentu seperti jalan protokol. Ini agar masyarakat bisa beraktivitas dan beribadah dengan nyaman dan tenang,” tuturnya.
Andi Bukti turut menegaskan kembali larangan memberikan uang secara langsung di jalan kepada anak jalanan maupun pengemis.
“Larangan memberikan uang di jalan sebenarnya sudah lama kita sosialisasikan. Namun, masih ada masyarakat yang langsung memberi kepada anak-anak dengan anggapan bisa membantu ekonomi mereka. Padahal tidak selalu demikian,” ujarnya.
Terkait potensi kedatangan pendatang dari luar daerah selama Ramadan, ia mengungkapkan adanya laporan dari NGO mengenai dugaan pengorganisasian kelompok tertentu.
“Ada NGO yang melaporkan kepada kami bahwa sudah ada kelompok-kelompok di beberapa kecamatan yang menampung pendatang dari luar daerah, seperti dari Jeneponto, Bone, dan daerah sekitar Makassar. Mereka datang khusus pada Ramadan,” ungkapnya.
“Ada yang mengakomodasi. Mereka disiapkan satu tempat di kecamatan, kemudian beroperasi pada jam-jam tertentu, bahkan dari sore hingga pagi. Biasanya setelah Ramadan selesai, mereka kembali ke daerah asalnya,” katanya.
“Karena dianggap Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi, mungkin lebih banyak berkah di sini. Itu yang harus kita antisipasi bersama,” pungkas Andi Bukti Djufrie.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar, A. Rahmat, menegaskan pentingnya peran camat dalam memetakan dan memantau wilayah masing-masing.
“Ini persoalan sosial yang hampir setiap tahun terjadi. Intinya, kita harus lebih sigap dan terkoordinasi dalam penanganannya,” ujarnya.
“Camat harus betul-betul memantau wilayahnya masing-masing. Kalau ada potensi banyak anak jalanan atau persoalan sosial lainnya, itu harus diketahui. Di mana titik kumpulnya, di mana tempat transitnya, semua harus terdata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa respons lambat akan menjadi bahan evaluasi pimpinan.
“Nanti akan menjadi bahan evaluasi kalau ada yang lambat merespons atau tidak tanggap. Itu pasti akan dilaporkan,” katanya.
“Asisten pasti melapor kepada Pak Sekda, atau saya sendiri melaporkan bahwa ada wilayah yang tidak tanggap. Jadi, semua ada mekanismenya dan akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
(*)
