SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan tren positif.
Survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,1 persen terhadap kinerja pasangan MULIA sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Hasil riset tersebut dipaparkan lembaga Parameter Publik Indonesia (PPI) dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).
Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan tersebut.
“Satu tahun kepemimpinan Bapak Munafri dan Ibu Aliyah, hasilnya 80,1 persen warga puas atas kinerja pasangan MULIA,” ujarnya.
Menurut Ras, tingginya angka kepuasan menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemkot Makassar sepanjang tahun pertama masa jabatan.
Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 600 responden yang tersebar di berbagai wilayah Kota Makassar, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,08 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur untuk memastikan representasi yang proporsional dan objektif.
“Tingginya capaian ini juga memperkuat legitimasi kepemimpinan pasangan MULIA dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan. Dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen lebih, pemerintah kota dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan visi pembangunan,” tuturnya.
Selain mengukur kepuasan umum, PPI juga merilis tingkat awareness dan kepuasan terhadap sejumlah program prioritas.
Program seragam sekolah gratis memiliki tingkat awareness sekitar 60 persen. Meski belum merata, tingkat kepuasan mencapai 89,5 persen dari kategori sangat puas dan cukup puas.
“Dengan kata lain, hampir 90 persen warga yang mengetahui program ini memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaannya di lapangan,” jelasnya.
Program iuran sampah gratis mencatat awareness di atas 80 persen, bahkan mendekati 100 persen. Namun tingkat kepuasannya berada di angka 62,2 persen.
“Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar program iuran sampah gratis dapat memberikan dampak yang lebih maksimal serta meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang,” sebut Ras.
Sementara itu, program sambungan PDM gratis menghadapi tantangan sosialisasi. Tingkat awareness hanya 34,8 persen. Meski demikian, 57,9 persen responden yang mengetahui program tersebut menyatakan puas.
“Mayoritas publik tetap memberikan apresiasi, meski ada sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu dibenahi oleh pelaksana program,” ungkapnya.
Rencana pembangunan stadion baru juga disurvei dari sisi pengetahuan dan keyakinan publik. Lebih dari 54 persen responden mengetahui rencana tersebut, dan 73,1 persen mengetahui lokasinya di kawasan Untia. Sebanyak 59,3 persen menyatakan yakin stadion baru akan terealisasi.
“Tingkat keyakinan ini dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan proyek tersebut,” katanya.
Program Makassar Mulia Berjasa memiliki awareness terendah, hanya 12,1 persen. Namun, dari responden yang mengetahui program tersebut, tingkat kepuasan mencapai 100 persen.
Adapun aplikasi Lontara Plus memiliki awareness 22 persen, dengan 30 persen responden kurang tahu dan 47 persen tidak mengetahui sama sekali. Dari yang mengetahui, 30,1 persen telah mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut.
“Fitur yang paling sering diakses adalah layanan aduan masyarakat, dengan persentase mencapai 77,5 persen,” tuturnya.
Lebih dari 70 persen responden menilai respons aduan tergolong cepat. Sebanyak 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan dan 92,5 persen menilai mempermudah akses layanan pemerintahan.
Selain itu, 87,5 persen menilai aplikasi meningkatkan transparansi dan pada angka yang sama menyatakan puas.
Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tren positif terhadap kinerja dan program prioritas Pemkot Makassar.
“Namun, tingkat awareness yang belum merata pada sejumlah program menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tutup Ras MD.
(*)
