SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, memaparkan capaian realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun berjalan.
Ia menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah telah mencapai Rp 465 miliar atau 11,07 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 4,2 triliun.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen,” ujar Dahyal dalam keterangannya.
Menurut Dahyal, capaian tersebut menjadi indikator awal dalam mengukur kinerja pelaksanaan program pembangunan, sekaligus bahan evaluasi untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari besaran serapan, tetapi juga ketepatan arah pembangunan yang telah direncanakan.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan sekadar capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat (serap anggaran), tapi salah arah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan warga.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Dalam konteks perencanaan, Bappeda Kota Makassar menilai pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen strategis seperti RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah agar seluruh program berorientasi pada hasil (outcome) yang terukur.
Wali Kota juga menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dalam pelaksanaan program.
“Oleh karena itu, kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya peran perangkat daerah dalam memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Peran SKPD sangat penting dalam memastikan program diimplementasikan dengan baik, melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara parsial, melainkan membangun kolaborasi yang terintegrasi demi menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya lagi.
Menutup arahannya, ia menegaskan bahwa pencapaian visi pembangunan Kota Makassar hanya dapat terwujud melalui pelaksanaan program yang terukur dan konsisten dengan dokumen perencanaan.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” jelasnya.
Melalui forum ini, Bappeda Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan, guna memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
(*)
