SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan akses yang setara terhadap berbagai fasilitas publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga.
Menurutnya, desain pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan berbagai ragam disabilitas agar ruang publik dapat dinikmati secara aman dan nyaman oleh semua kalangan.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Audiensi itu membahas penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota melalui penyampaian risalah kebijakan yang diharapkan menjadi dasar lahirnya regulasi yang lebih inklusif dan implementatif.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Ia juga menilai awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap infrastruktur kota, baik pembangunan baru maupun penyesuaian fasilitas yang telah ada.
Selain itu, Pemkot Makassar mulai melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota guna memperkuat perspektif kebijakan. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Munafri turut mendorong pertemuan rutin bersama berbagai pemangku kepentingan agar konsep kota inklusif dapat diwujudkan secara bertahap melalui langkah nyata.
Menurutnya, perhatian terhadap aksesibilitas tidak hanya menyangkut pembangunan fisik seperti trotoar dan taman kota, tetapi juga fasilitas pendukung seperti rambu khusus, penanda aksesibilitas, hingga lift ramah disabilitas di dalam gedung.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyebut inisiatif yang dijalankan bersama Pemkot Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap visi kota inklusif yang diusung Wali Kota Makassar.
Ia menilai keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam proses pembangunan menjadi langkah penting agar fasilitas publik benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat.
“Intinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif. Apa yang kami lakukan adalah upaya konkret untuk mendukung itu, dengan memastikan teman-teman disabilitas ikut terlibat dan berkontribusi,” katanya.
Rifai juga menekankan pentingnya penerbitan Perwali sebagai aturan teknis yang memperkuat implementasi Peraturan Daerah tentang disabilitas yang telah ada sebelumnya.
Menurut dia, Makassar sebenarnya telah memiliki berbagai infrastruktur pendukung seperti trotoar, taman kota, dan fasilitas publik lainnya. Namun, kualitas dan standar aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar inklusif bagi semua warga. (*)
