“Kami memiliki 153 kelurahan di Kota Makassar. Silakan dilakukan pemetaan dan asistensi untuk menentukan wilayah yang paling layak menjadi Kampung Redam. Sebaiknya dipilih kawasan yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, masyarakat yang heterogen, serta komunitas yang aktif,” ujarnya.
Sekda menilai wilayah yang didominasi aktivitas bisnis dan perkantoran kurang ideal dijadikan lokasi percontohan. Sebaliknya, kawasan dengan interaksi sosial yang kuat dan tingkat kemajemukan tinggi dinilai lebih relevan untuk mengimplementasikan konsep rekonsiliasi dan perdamaian berbasis masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar program tidak hanya diterapkan pada satu karakter wilayah, tetapi melibatkan beberapa lokasi dengan kondisi sosial yang berbeda. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program.
“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah mengalami konflik sosial dan satu wilayah yang selama ini relatif kondusif. Dengan begitu kita dapat melihat bagaimana program ini berjalan pada karakter masyarakat yang berbeda,” katanya.
Selain aspek sosial, Andi Zulkifly menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya ruang dialog yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi hukum, penguatan toleransi, serta berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat.
