Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan program, termasuk saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah pusat.
Beberapa wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate disebut memiliki karakteristik yang dapat dipertimbangkan karena didukung masyarakat yang beragam serta fasilitas yang relatif memadai.
“Kalau memungkinkan, pilih wilayah yang sudah memiliki ruang dialog dan sarana pendukung yang cukup. Hal ini penting untuk menunjang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Kampung Redam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengatakan koordinasi teknis akan terus dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM guna menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar siap mendukung penuh pelaksanaan Program Kampung Redam dan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan apabila dinilai diperlukan.
“Kami siap menindaklanjuti program ini bersama Kanwil Kementerian HAM. Jika memungkinkan, jumlah lokasi percontohan tidak hanya tiga titik, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.
