SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait penguatan ketahanan pangan saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka reses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, tersebut bertujuan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, petani, nelayan, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan regulasi pangan nasional.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Kepala BRMP Sulsel Fadjry Djufri, jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Bulog, serta perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai masukan terkait sektor pangan dan pertanian. Perwakilan petani mengangkat sejumlah persoalan mulai dari kebutuhan infrastruktur pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga keberadaan lahan pertanian yang masih tersisa melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar.
Menurutnya, setelah dokumen RDTR rampung, seluruh lahan pertanian aktif akan dipertahankan dan tidak diperkenankan beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi maupun perumahan.
“Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Lahan pertanian yang ada saat ini akan kami lindungi dan tidak boleh dikonversi menjadi lahan ekonomi,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Kota Makassar saat ini kurang dari 1.500 hektare. Dengan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan berbeda dalam membangun ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Karena itu, Munafri mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan teknologi pertanian modern bagi kota-kota yang memiliki keterbatasan lahan.
Salah satu inovasi yang diusulkan adalah pengembangan greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) atau smart greenhouse yang mampu mengatur kondisi lingkungan secara otomatis melalui teknologi digital.
Menurutnya, sistem tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi dampak perubahan cuaca terhadap hasil panen.
“Karena lahan pertanian kami terbatas, maka teknologi pertanian modern menjadi kebutuhan. Greenhouse berbasis IoT bisa menjadi solusi karena lebih adaptif terhadap perubahan cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional,” ujarnya.
Selain teknologi budidaya, Munafri juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di kawasan perkotaan. Ia mengusulkan pembangunan fasilitas gudang penyimpanan dan cold storage untuk menjaga ketersediaan pasokan serta mengurangi risiko kerusakan komoditas pangan.
“Kota seperti Makassar membutuhkan storage dan cold storage yang memadai, terutama untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Munafri turut mengusulkan pengembangan tanaman sagu di sepanjang bantaran sungai yang melintasi Kota Makassar. Menurutnya, sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif sekaligus berfungsi menjaga kelestarian lingkungan kawasan sungai.
“Kami ingin mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga lingkungan, sagu juga dapat menjadi sumber pangan alternatif yang mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Sebagai kota dengan tingkat konsumsi tinggi dan keterbatasan lahan pertanian, Pemerintah Kota Makassar juga berencana memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penyangga pangan di luar wilayah kota.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan pasokan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasaran.
“Dengan kolaborasi bersama daerah penghasil, pasokan pangan dapat lebih terjamin dan harga komoditas menjadi lebih terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab berbagai tantangan ketahanan pangan di masa depan, mulai dari dampak perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga semakin berkurangnya lahan pertanian produktif.
Ia menilai masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas daerah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” ujar Ahmad Yohan.
Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RUU Pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (*)
