SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Kondisi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah dinamika dan tantangan ekonomi, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Regional Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jumat (19/6). Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Angkaswantoro, menjelaskan bahwa APBN terus berperan sebagai motor penggerak pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. "Hingga akhir Mei 2026, APBN tetap bekerja secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan," ujarnya. Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target tahun 2026. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target. Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp2,22 triliun. Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target yang terdiri atas Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. Pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target. PNBP didominasi kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp597,96 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp1,09 triliun. Realisasi Belanja Negara hingga Mei 2026 mencapai Rp20,73 triliun atau 40,31 persen dari total pagu anggaran. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,66 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,07 triliun. Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara, operasional kementerian dan lembaga, pembangunan infrastruktur, hingga program bantuan sosial. Pada sektor infrastruktur, anggaran dimanfaatkan antara lain untuk preservasi sejumlah ruas jalan nasional strategis di Sulawesi Selatan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo. Sementara itu, Transfer ke Daerah yang mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu yang berperan penting dalam mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penggajian PPPK, hingga berbagai program pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,72 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,81 triliun dan Dana Desa sebesar Rp413,22 miliar. Pelaksanaan APBN juga tercermin melalui berbagai program prioritas nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,92 juta penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih terus berjalan dengan lebih dari 3.000 koperasi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mencatat puluhan ribu transaksi ekonomi. Pada sektor pendidikan, pemerintah telah merealisasikan operasional 16 Sekolah Rakyat yang melayani sekitar 1.750 siswa. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu anggaran mencapai Rp1,75 triliun. Di bidang ketahanan pangan, Sulawesi Selatan mencatat produksi padi sebesar 5,39 juta ton dari lahan sawah seluas 1,03 juta hektare, memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dukungan APBN juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur. Program ini didominasi sektor pertanian dan perdagangan dengan subsidi bunga mencapai Rp683,23 miliar. Selain itu, pemerintah telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp689,80 miliar untuk mendukung pembangunan dan kepemilikan 5.292 unit rumah bagi masyarakat. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan realisasi belanja negara yang terus meningkat, penyaluran transfer ke daerah yang berjalan baik, serta dukungan pembiayaan bagi sektor produktif, APBN diharapkan mampu menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2026.*
