Menurutnya, kebijakan ini menjadi terobosan penting karena sekolah swasta tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga bagian dari solusi dalam memperluas akses pendidikan tanpa membebani masyarakat.
“Tahun 2026 ini sekolah swasta ikut mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar karena seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota,” katanya.
Ia menyebutkan, jumlah sekolah swasta mitra bahkan lebih banyak dibandingkan sekolah negeri yang masih memiliki sisa daya tampung. Hal tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.
“Kalau dilihat perbandingannya, sekolah swasta justru lebih banyak mengakomodasi anak-anak kita. Ini menunjukkan semangat bersama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Makassar,” ungkapnya.
Program kemitraan tersebut juga menjadi solusi bagi kawasan blind spot, yaitu wilayah yang memiliki keterbatasan akses menuju sekolah negeri. Melalui pilihan sekolah keempat dan kelima dalam sistem SPMB, peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra pemerintah tanpa dikenakan biaya pendidikan.
