SOLUSIMEDIA.ID, MEDAN — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan daerah melalui pembangunan sistem penanggulangan bencana yang adaptif serta penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Dialog Kota Tangguh Bersama yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Munafri mengatakan, forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim, potensi bencana, hingga menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda utama Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Kegiatan tersebut diikuti para kepala daerah dari 98 pemerintah kota di seluruh Indonesia serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus membangun sistem ketahanan pangan nasional yang lebih kokoh.
Munafri menilai, program Tangguh Bersama menjadi gerakan kolaboratif nasional yang tidak hanya membangun budaya tangguh terhadap bencana, tetapi juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik saat menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, penguatan kapasitas hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi langkah penting agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Upaya tersebut juga sejalan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana yang terus diperkuat oleh pemerintah.
“Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” kata Appi.
Dalam kesempatan itu, Appi juga menekankan bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui pengelolaan empat aspek utama, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Keempat komponen tersebut, menurutnya, harus berjalan secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjamin kebutuhan masyarakat di tengah dinamika global yang dapat memengaruhi distribusi maupun harga pangan.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tutupnya. (*)
